A. Perkembangan Fiskal
Pada
kuartal I tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar
6,02%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya yang mencapai 6,29%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini
disebabkan oleh masih rendahnya penyerapan APBN pada kuartal I 2013,
berada di bawah 10%. Turunnya kinerja neraca perdagangan akibat
penurunan harga komoditas dunia juga menjadi penyebab rendahnya
pertumbuhan ekonomi kuartal I 2013. Kondisi ini kemudian menyebabkan
perubahan asumsi makro yang kemudian diajukan dalam RAPBN-P 2013.
Tabel 3 : RAPBN-P 2013
Rencana kenaikan harga BBM menyebabkan peningkatan asumsi inflasi dalam RAPBN-P
INDIKATOR
|
APBN 2013
|
RAPBN-P 2013
|
Pertumbuhan Ekonomi (%)
|
6,8
|
6,3
|
Inflasi (%, YoY)
|
4,9
|
7,2
|
Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)
|
9.300
|
9.600
|
SPN 3 Bulan (%)
|
5
|
5
|
Harga Minya Mentah Indonesia (USD/barel)
|
100
|
108
|
Lifting Minyak (ribu barel per hari)
|
900
|
840
|
Lifting Gas (ribu barel per hari setara minyak)
|
1.360
|
1.240
|
Sumber: Kementerian Keuangan (2013)
Terdapat perubahan asumsi ekonomi makro yang diajukan dalam RAPBN-P 2013, pertumbuhan ekonomi turun dari 6,8% menjadi 6,3% yang
disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang belum membaik. Rencana
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meningkatkan asumsi inflasi dari
4,9% menjadi 7,2%.Indonesia Crude Price (ICP) meningkat dari USD 100 menjadi USD 108, lifting minyak dari 900 ribu barel per hari menjadi 840 ribu barel per hari, dan lifting gas dari 1,36 juta barel menjadi 1,24 juta barel per hari.
Selanjutnya,
pendapatan negara dalam RAPBN-P 2013 yang akhirnya disepakati oleh
Badan Anggaran DPR dan pemerintah hingga 14 Juni 2013 juga berubah dari
pengajuan pemerintah sebelumnya. Dalam postur RAPBN-P 2013 yang
disepakati, pendapatan negara ditetapkan sebesar IDR 1.502 triliun,
lebih besar dari pengajuan pemerintah sebelumnya yang tercatat sebesar
IDR 1.488 triliun. Dengan demikian, dibandingkan dengan RAPBN-P 2013
yang pertama kali diajukan, DPR berhasil meminta pemerintah menambah
penerimaan negara sebesar IDR 13,679 triliun. Selain itu, belanja negara
dalam RAPBN-P 2013 disepakati sebesar IDR1.726,19 triliun.
Terkait
dengan BBM bersubsidi, penggunaan BBM bersubsidi pada bulan Maret 2013
sudah 6% melewati kuota yang ditetapkan. Diperkirakan kuota BBM akan
kembali jebol tahun ini hingga mencapai 48,5 juta kiloliter, padahal
dalam APBN 2013 kuota BBM ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter. Hal ini
menjadi salah satu alasan pemerintah untuk menetapkan pembatasan
penggunaan BBM bersubsidi, mengurangi subsidi BBM untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat dan terjaga.
Pada APBN 2013, total anggaran yang dialokasikan untuk subsidi BBM sebesar IDR 193,8
triliun. Jumlah ini melebihi separuh dari seluruh alokasi dana untuk
subsidi. Pemerintah pusat menghabiskan 16,7% belanjanya untuk subsidi
BBM. Bahkan jika dikombinasikan dengan subsidi listrik, jumlahnya mencapai23,8% dari APBN.
Dana untuk subsidi ini hampir pasti akan lebih besar dari yang
dianggarkan akibat konsumsi yang jauh melebihi kuota. Hingga pertengahan
Juni, pemerintah dan DPR masih membahas RAPBN-P 2013 terkait wacana
penaikan harga BBM.
Alokasi
dana untuk subsidi BBM dinilai sudah terlalu besar dan mengancam
keberlanjutan fiskal. Isu keadilan dalam pembelanjaan anggaran negara
turut mencuat. Bayangkan saja, penerimaan negara yang dihabiskan untuk
subsidi BBM yang notabene tidak tepat sasaran jauh melebihi belanja
modal dan bantuan sosial yang masing-masing hanya IDR184,4 triliun dan
IDR73,6 triliun dalam APBN 2013. Sebagai perbandingan, dana yang
dihabiskan untuk subsidi BBM setara dengan biaya pembangunan 43 Jembatan
Suramadu, 15 proyek MRT di Jakarta, atau 4.845 kilometer jalan tol.
Konsumsi yang membengkak juga kemungkinan besar meningkatkan defisit
APBN yang akan ditutup dengan penerbitan surat utang.
Gambar 10 : Belanja Pemerintah Pusat
Subsidi energi naik dalam RAPBNP 2013
Sumber: Kementerian Keuangan (2013)
Terkait dengan wacana kenaikan harga
BBM, pemerintah mengajukan skema kompensasi bagi rakyat miskin. Skema
baru ini diberi nama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang
pada intinya tidak berbeda dengan BLT yang pernah diberikan terkait
persoalan yang sama. Meskipun program pemerintah ini rawan diboncengi muatan politik, pemerintah nampaknya tetap akan melakukannya.
BLSM rencananya akan
diberikan kepada rumah tangga miskin, tujuannya adalah untuk
mempertahankan tingkat konsumsi yang rentan terhadap kemungkinan adanya
kenaikan harga kebutuhan dasar serta penurunan tingkat kesejahteraan
masyarakat miskin akibat dari gejolak yang ditimbulkan setelah
diterapkannya kenaikan harga BBM. Alokasi BLSM pada RAPBN-P 2013
dianggarkan sebesar IDR 11,6 triliun yang nantinya akan dibagikan kepada
15,5 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) sebesar IDR 150 ribu selama
5 bulan. Namun Badan Anggaran DPR memutuskan BLSM sebesar IDR 9,3
triliun,sehingga tiap RTSM dapat dana sebesar IDR 150 ribu per bulan
selama 4 bulan.
Tabel 4: Penerimaan Pajak dalam Negeri Periode 1 Januari hingga 30 April Tahun 2013 (dalam IDR Miliar)
Penghasilan
pajak dalam negeri meningkat sebesar 9,04% pada periode 1 Januari
hingga 30 April 2013 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Jenis Pajak
|
APBN 2013
|
Realisasi Januari – April
|
% thd APBN 2013
| ||
2013
|
2012
|
Pertumbuhan (%)
| |||
PPh Non Migas
|
513.508,98
|
142.971,73
|
139.976,17
|
2,14
|
27,84
|
PPh Migas
|
71.381,45
|
17.715,94
|
14.387,01
|
23,14
|
24,82
|
PPN dan PPnBM
|
423.708,25
|
106.642,75
|
90.268,58
|
18,14
|
25,17
|
PBB
|
27.343,81
|
443,37
|
1.081,29
|
-59
|
1.62
|
Pajak Lainnya
|
6.342,74
|
1.552,21
|
1.279,12
|
21,35
|
24,47
|
Jumlah
|
1.042.285,22
|
269.325,99
|
246.992,16
|
9,04
|
25,84
|
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2013)
Penerimaan pajak selama ini merupakan andalan utama penerimaan negara. Namun, target penerimaan pajak pada tahun 2013 diperkirakan mengalami penurunan dari IDR 1.193 triliun sebagaimana ditetapkan dalam APBN 2013 menjadi IDR 1.139,3 triliun dalam RAPBN-P 2013. Penurunan
ini disebabkan antara lain oleh lambatnya laju ekspor dan melemahnya
pertumbuhan ekonomi nasional akibat tekanan dari ketidakpastian kondisi
ekonomi global.
Tabel
4 menjelaskan penerimaan pajak dalam negeri hingga April 2013, tanpa
penerimaan cukai. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012,
penghasilan pajak dalam negeri meningkat sebesar 9,04% pada periode 1
Januari hingga 30 April 2013. Secara umum Pajak Penghasilan (PPh) Migas
dan Non Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang
Mewah (PPnBM), serta Pajak Lainnya mengalami peningkatan pada periode 1
Januari hingga 30 April 2013 dibandingkan periode yang sama tahun 2012.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi satu-satunya sumber pajak yang
mengalami penurunan sebesar 59%.
Potensi penerimaan negara yang berkurang disertai dengan kuota subsidi BBM yang
melebar perlu diwaspadai. Untuk mengantisipasi defisit yang semakin
besar, penyesuaian anggaran pada APBN-P 2013 dilakukan. Dalam RAPBN-P
2013 pemerintah mengajukan target defisit sebesar 2,48% dari PDB. Target ini lebih tinggi dibandingkan dengan defisit anggaran pada APBN 2013 yang ditetapkan sebesar 1,65%dari PDB.
Tabel 5: Defisit Anggaran dalam APBN dan RAPBN-P 2013 (dalam IDR Miliar)
Defisit anggaran diperkirakan meningkat menjadi 2,48% terhadap PDB
URAIAN
|
APBN 2013
|
RAPBN-P 2013
|
SURPLUS DEFISIT ANGGARAN
|
(153.338,0)
|
(233.705,0)
|
% Defisit terhadap PDB
|
(1,65)
|
(2,48)
|
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
|
172.792,1
|
250.574,8
|
Perbankan dalam negeri
|
14.306,6
|
34.556,6
|
Non perbankan dalam negeri
|
158.485,5
|
216.018,2
|
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)
|
(19.454,2)
|
(16.869,8)
|
Penarikan Pinjaman LN (bruto)
|
45.919,1
|
49.039,8
|
Penerusan Pinjaman (SLA)
|
(6.968,3)
|
(6.699,8)
|
Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN
|
(58.405,0)
|
(59.209,8)
|
Sumber: Kementerian Keuangan (2013)
Dalam Nota Keuangan dan RAPBN-P 2013, perkiraan penurunan pendapatan negara diperkirakan sebesarIDR 41.347,7 miliar (2,7%). Defisit anggaran semakin memburuk karena disertai dengan peningkatan belanja negara sebesar IDR 39.019,3 miliar (2,3%). Rencana pembiayaan defisit tersebut akan dibiayai dari peningkatan pembiayaan dalam negeri sebesar IDR 77.782,7 miliar, meningkat dari rencana semula sebesar IDR 172.792,1 miliar dalam APBN 2013 menjadi sebesar IDR 250.574,8 miliar. Sedangkan pembiayaan luar negeri neto akan turun IDR 2.584,3 miliar, dari defisit IDR 19.454,2 miliar menjadi defisitIDR 16.869,8
miliar. Penurunan ini disebabkan peningkatan penarikan pinjaman luar
negeri yang lebih besar dibanding kenaikan penerusan pinjaman dan
pembayaran cicilan pokok utang.
B. Perkembangan Utang Negara
Gambar 11 : Komposisi Surat Berharga Negara
Obligasi negara dengan tingkat bunga tetap masih mendominasi pasar keuangan Indonesia
Sumber: Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan CEIC (2013)
Total Surat Berharga Negara (SBN) outstanding yang dapat diperdagangkan per 31 Mei 2013 mencapai IDR 1.191,22 triliun meningkat sebesar IDR 124.92 triliun dibandingkan dengan SBN outstanding per 30April 2013 yang tercatat sebesar IDR 1.066,30 triliun.
Komposisi
SBN outstanding periode Mei 2013 paling besar adalah obligasi negara
dengan tingkat bunga tetap, tercatat sebesar IDR 672,39 triliun.
Sementara itu, Surat Perbendaharaan Negara (SPN/Treasury Bill) pada Mei 2013 tercatat sebesar IDR 22,47 triliun menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat mencapai IDR 21,02
triliun. Sedangkan, obligasi negara dengan tingkat bunga mengambang
tidak mengalami perubahan sepanjang awal tahun 2013 hingga Mei 2013,
tercatat mencapai IDR 122,75 triliun.
Gambar 12 : Kepemilikan Asing atas Surat Berharga
Total kepemilikan asing atas surat berharga meningkat.
Catatan : Kepemilikan Asing Atas SBI dan SBN : Mei 2010 s/d Mei 2013
Kepemilikan Asing Atas Ekuitas Saham : Mei 2010 s/d April 2013
Sumber: Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan CEIC (2013)
Total kepemilikan asing atas SBN dan
ekuitas saham menunjukkan peningkatan sepanjang awal tahun 2013 hingga
Mei 2013. Total kepemilikan asing di SBN pada Januari 2013 tercatat
sebesar IDR 273,2 triliun, naik menjadi IDR 302,94 triliun di bulan Mei
2013. Jika dibandingkan dengan Mei 2012, total kepemilikan asing untuk
SBN meningkat sebesar IDR 78,44 triliun pada Mei 2013.
Terkait
kepemilikan asing atas SBI, pada Mei 2013 nilai kepemilikannya mencapai
IDR 1.02 triliun, menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat
mencapai IDR 1.65 triliun. Begitu pula jika dibandingkan dengan keadaan
pada Mei 2012, kepemilikan asing atas SBI pada Mei 2013 tercatat turun
sebesar IDR 0,63 triliun. Hal ini nampaknya masih dipengaruhi oleh 6 months holding period yang telah diterapkan oleh Bank Sentral sejak 13 Mei 2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar