perlindungan nasabah dalam investasi

KETIKA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil seorang pendakwah pada pertengahan Juli lalu, publik tentu terkejut. Selama ini ustaz itu tak pernah bersinggungan dengan otoritas keuangan, apalagi terkait pasar modal.

Keterkejutan itu tentu beralasan karena seolah-olah sang tokoh “dicurigai” melakukan kesalahan. Terlebih, jika publik belum memahami bahwa OJK sebenarnya berkepentingan menjaga kepentingan konsumen dalam melakukan investasi yang sedang dikembangkan ustaz. Ini sesuai amanat UU OJK Pasal 4 huruf C yakni memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sistem jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat secara seimbang dengan pertumbuhan lembaga dan industri sektor jasa keuangan baik bank maupun nonbank.

Kisah tokoh tersebut hanyalah sebagian dari puluhan investasi tak berizin dan tidak ada yang bertanggung jawab dalam pengawasan. Jika ada penyimpangan yang dilakukan, para investor akan sulit untuk memperoleh dananya kembali. Yang menarik adalah ada investasi bodong terjadi berulang dan banyak masyarakat yang dirugikan, namun ternyata masih saja publik belum memahami sehingga menjadi korban.

OJK hingga Juni menerima laporan ada 40 entitas tak berizin, tetapi nekat menarik investasi masyarakat. Kita tentu ingat kasus produk investasi emas yang diterbitkan oleh PT Golden Traders Indonesia (GTI) Syariah awal tahun ini. Penipuan bermotif investasi emas ini mengakibatkan nilai kerugian nasabah Rp10 triliun. Kasus lain yang cukup fenomenal adalah penipuan oleh PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR). Peristiwa pada 1998–2003 ini menarik korban sekelas tokoh nasional.

Modal Percaya dan Pemahaman
Masyarakat harus mengerti bahwa investasi bukan sekadar kepercayaan. Penting dipahami bahwa setiap perusahaan yang menghimpun dana publik dan menawarkan keuntungan (return) mesti mengantongi aspek legalitas untuk menjamin kepentingan mereka sendiri. Ketidakmengertian mengenai pentingnya aspek hukum itu umumnya terjadi karena dua alasan; kurangnya pemahaman masyarakat atas produk investasi dan sosialisasi pengelolaan investasi yang belum maksimal.

Hingga saat ini tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia dalam keuangan masih rendah. Survei literasi internasional yang pernah dilakukan VISA di 28 negara menempatkan Indonesia di peringkat bawah dengan skor 21,7. Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia sudah mempunyai skor di atas 40. Catatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga semakin mempertegas kerawanan itu.

Dari seribuan aduan yang masuk ke YLKI sepanjang 2009-2010, sebanyak 234 aduan adalah keluhan dari sektor keuangan. Karena itu, OJK semakin terus mempertegas upaya melindungi konsumen, terutama sejak dibentuk pada Juli tahun lalu berdasarkan UU No 21/2011 sebagai gabungan wewenang Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Sejauh mana radar perlindungan OJK menyentuh konsumen? Utamanya adalah konsumen industri keuangan yakni perbankan, pasar modal, pemegang polis asuransi, peserta dana pensiun, serta nasabah lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lain. Tugas perlindungan konsumen OJK ini juga sesuai amanat Pasal 4 Huruf C UU itu yakni mencegah kerugian konsumen (Pasal 28), melayani pengaduan konsumen (Pasal 29), dan pembelaan hukum (Pasal 30).

Beragamnya inovasi produk keuangan saat ini mendorong beberapa negara meletakkan perlindungan konsumen sebagai salah satu prioritas sektor keuangan. Apalagi, kejahatan keuangan makin variatif, sedangkan tingkat pemahaman publik masih rendah. Padahal perkembangan investasi juga akan mengikuti perkembangan pola pikir manusia. Makin berkembang peradaban, kreativitas manusia makin berkembang dan mendorong penciptaan baru dari produk-produk investasi.

Misalnya sebelum tabungan dan deposito dikenal luas, masyarakat baru mengandalkan investasi emas. Lalu muncul kreasi investasi saham, reksa dana, kontrak pengelolaan dana (KPD), ETF (exchange traded fund), dan produk-produk lain pada masa mendatang yang tentu membutuhkan keseimbangan regulasi.

Aturan Perlindungan Konsumen
Karena itu, keberadaan OJK sebagai pengatur dan pengawasan jasa keuangan pun menjadi keniscayaan. Baru-baru ini OJK merilis peraturan mengenai perlindungan konsumen keuangan (POJK No 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan) yang akan menjadi pedoman bagi lembaga keuangan dan masyarakat. Bagi masyarakat, peraturan ini menjadi patokan karena publik bisa mengetahui industri keuangan apa saja yang masuk dalam pengawasan OJK, jenis pengaduan seperti apa yang bisa disampaikan, serta apa saja tahapan pengaduan dan persyaratannya.

Kehadiran peraturan ini juga akan mengatasi beberapa permasalahan antara konsumen dan institusi keuangan di antaranya informasi yang asimetris, perlakuan tidak adil dan tidak etis, rendahnya kualitas layanan, penggunaan data pribadi konsumen, serta kurang efektifnya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Tapi, kehadiran regulasi baru ini juga menegaskan OJK bukan seperti Lembaga Penjamin Simpanan dalam industri perbankan.

OJK tidak mengganti kerugian investor, tapi hanya memfasilitasi pengaduan yang dilakukan melalui mediasi. OJK tidak berpihak dan hanya mempertemukan dua belah pihak untuk bersepakat dan OJK mengawasi pelaksanaan akta kesepakatan yang ditandatangani. Bagaimana dengan industri? Lembaga jasa keuangan akan diuntungkan karena saat ini sebagian sudah menerapkan standar jasa keuangan yang baik, sebagian lagi belum.

Dengan standardisasi, OJK akan memastikan perlakuan yang tepat untuk konsumen, membangun kepercayaan pada industri (market confidence), dan di sisi lain menyaring industri dari tindak kejahatan keuangan (financial crimes). Industri keuangan yang baik akan tumbuh dan terlindungi. Konsumen yang cukup melek finansial akibat tingkat literasi keuangan tinggi pun akan leluasa berinvestasi di produk pilihan mereka.

Pertumbuhan industri jasa keuangan akan naik seiring tingkat literasi keuangan masyarakat. Regulasi itu diharapkan menciptakan keseimbangan dalam sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan tumbuh lebih baik dan konsumen pun terlindungi sehingga tidak ada buruk sangka dari industri dan konsumen berinvestasi dengan aman.

keuangan daerah

Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA)

Mulai Edisi Februari 2011, publikasi Statistik Ekonomi Keuangan Daerah (SEKDA) disempurnakan. Penyempurnaan tersebut mencakup peningkatkan kualitas data mengikuti perkembangan terkini dan standar internasional yang berlaku. Peningkatan kualitas data terutama dilakukan pada Bab II Kegiatan Perbankan terkait dengan digunakannya laporan bank yang mengacu pada penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Basel II yang diimplementasikan mulai Januari 2010. Data pinjaman dan simpanan masyarakat misalnya menggunakan nilai wajar menggantikan nilai nominal. Selain itu, mulai data Januari 2011 disajikan data kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selanjutnya, terdapat tabel yang dihapuskan yaitu tabel Penanaman Modal.

bi tekan inflasi

BI: Oktober, Tekanan Inflasi Berlanjut Mereda

Jakarta, 04/11/2013 Mof (Fiscal) News – Tren meredanya tekanan inflasi masih berlanjut pada Oktober 2013. Laju Inflasi Oktober 2013 yang diumumkan Badan Pusat Statistik menunjukkan angka 0,09 persen atau 8,32 persen (yoy). Kondisi tersebut memperkuat indikasi bahwa inflasi telah kembali ke pola normal bulanannya dalam 5 tahun terakhir.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Difi A. Johansyah mengatakan, perkembangan inflasi Oktober 2013 dipengaruhi oleh inflasi kelompok pangan yang masih melanjutkan deflasi sebesar 0,80 persen (mtm). "Meskipun tidak sedalam perkembangan di bulan sebelumnya karena tertahan kenaikan harga komoditas, terutama cabai merah," kata Difi, akhir pekan kemarin.

BI mencatat, inflasi kelompok administered prices juga terus menurun pasca kenaikan harga BBM bersubsidi di bulan Juni, di mana pada Oktober 2013 tercatat cukup rendah sebesar 0,25 persen (mtm). Sementara itu, inflasi inti tercatat 0,34 persen (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya. (ak)

harga komoditas dukung ekspor

Harga Komoditas Dukung Perbaikan Ekspor

Jakarta, 04/11/2013 Mof (Fiscal) News – Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan tren ekspor dalam sisa tiga bulan ini cenderung membaik karena didorong meningkatnya harga komoditas utama khususnya kelapa sawit (CPO). Demikian disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo di Jakarta, Jumat (1/11).

Ia mengatakan, perbaikan tren ekspor pada bulan Oktober, November, dan Desember ini karena harga komoditas utama Indonesia yaitu CPO dan beberapa komoditas lainnya mulai menggeliat. Peningkatan ini disebabkan dari sisi permintaan dan harga, di mana permintaan akan mengalami peningkatan guna memenuhi kebutuhan di akhir tahun seperti natal, tahun baru, dan musim dingin.

“Untuk batu bara cenderung volumenya tidak naik banyak karena ini merupakan strategi pelaku usaha untuk tetap mempertahankan pasar mereka,”terangnya.

Di kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan II Bambang P.S. Brodjonegoro mengakui tren ekspor ke depan masih memiliki potensi membaik, terutama di dukung oleh pertumbuhan ekonomi Cina yang meningkat di kisaran 7,5-8 persen. Disamping itu, ada kecenderungan perbaikan di harga komoditi ekspor utama Indonesia. “Jadi harga komoditi saat ini cenderung relatif tidak menurun meski tidak kembali seperti masa lalu tapi tidak memburuk, sehingga ini akan sangat membantu perbaikan ekspor ke depan,” pungkasnya. 

neraca perdagangan kembali defisit

September, Neraca Perdagangan Kembali Defisit

Jakarta, 01/11/2013 Mof (Fiscal) News – Neraca Perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit sepanjang September 2013. Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan, neraca perdagangan mengalami defisit senilai 657,2 juta dolar AS. "Namun sebaliknya volume perdagangan mengalami surplus 46,67 ton," kata Suryamin,  dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung BPS, Jakarta, Jumat (1/11).

Berdasarkan catatan BPS, defisit nilai perdagangan tersebut disebabkan oleh defisit komoditi migas. Sedangkan komoditi non-migas mengalami surplus sebesar 0,49 miliar dolar AS. "Defisit masih karena migas dengan nilai impor 33,59 miliar dolar AS dari nilai ekspor 23,85 miliar," kata Suryamin.

Secara keseluruhan, nilai ekspor Indonesia September 2013 mencapai 14,81 miliar dolar. Nilai ekspor tersebut mengalami peningkatan sebesar 13,19 persen dibanding ekspor Agustus 2013. Sementara bila dibanding September 2012 mengalami penurunan sebesar 6,85 persen.

Begitu pula dengan nilai impor Indonesia September 2013 yang mengalami peningkatan. BPS mencatat nilai impor Indonesia mencapai 15,47 miliar dolar AS atau naik 18,86 persen dibanding Agustus 2013. Demikian juga bila dibanding September 2012 yang mengalami peningkatan 0,77 persen. (ak)

daftar yang pernah menjabat menjadi mentri keuangan

Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia.

No	Foto	Nama	Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
1		Dr. Samsi	Presidentil	19 Agustus1945	14 November1945	Mengundurkan diri, diganti oleh Mr. A. A. Maramis
2		Mr. A. A. Maramis	Presidentil
3		Mr. Sunarjo Kolopaking	Syahrir I	14 November 1945	12 Maret1946
4		Ir. Surachman Tjokroadisurjo	Syahrir II	12 Maret 1946	2 Oktober1946
5		Mr. Syafruddin Prawiranegara	Syahrir III	2 Oktober 1946	26 Juni 1947
**		Mr. A.A. Maramis	Amir Syarifuddin I	3 Juli 1947	11 November1947
			Amir Syarifuddin II	11 November 1947	29 Januari1948
			Hatta I	29 Januari 1948	4 Agustus1949
6		Mr. Lukman Hakim	Darurat	19 Desember1948	13 Juli 1949
			Hatta II	4 Agustus 1949	20 Desember1949
*		Mr. Syafruddin Prawiranegara	RIS	20 Desember 1949	6 September1950
**		Mr. Lukman Hakim	Soesanto	20 Desember 1949	21 Januari1950
			Halim	21 Januari 1950	6 September1950
**		Mr. Syafruddin Prawiranegara	Natsir	6 September 1950	27 April 1951
7		Mr. Jusuf Wibisono	Sukirman-Suwiryo	27 April 1951	3 April 1952
8		Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo	Wilopo	3 April 1952	30 Juli 1953
9		DR. Ong Eng Die	Ali Sastroamidjojo I	30 Juli 1953	12 Agustus1955
**		Prof.DR. Sumitro Djojohadikusumo	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	24 Maret1956
**		Mr. Jusuf Wibisono	Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	9 April 1957
10		Mr. Sutikno Slamet	Karya	9 April 1957	10 Juli 1959
11		Ir. H. Djuanda	Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari1960
			Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962
12		R.M Notohamiprodjo	Kerja II
			Kerja III	6 Maret 1962	13 November1963
13		Sumarno SH	Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus1964
			Dwikora I	27 Agustus 1964	28 Maret1966
			Dwikora II	28 Maret 1966	25 Juli 1966
14		Drs. Frans Seda	Ampera I	25 Juli 1966	17 Oktober1967
			Ampera II	17 Oktober 1967	6 Juni 1968
15		Prof.Dr.Ali Wardhana	Pembangunan I	6 Juni 1968	28 Maret1973
			Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret1978
			Pembangunan III	29 Maret 1978	19 Maret1983
16		Drs.Radius Prawiro	Pembangunan IV	19 Maret 1983	21 Maret1988
17		Prof.Dr.J.B.Sumarlin	Pembangunan V	21 Maret 1988	17 Maret1993
18		Drs.Marie Muhammad	Pembangunan VI	17 Maret 1993	16 Maret1998
19		Dr.Fuad Bawazier	Pembangunan VII	16 Maret 1998	21 Mei 1998
20		Dr.Ir. Bambang Subianto	Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	20 Oktober1999
21		Dr. Bambang Sudibyo	Persatuan Nasional	23 Oktober 1999	23 Agustus2000
22		Prijadi Praptosuhardjo	Persatuan Nasional	23 Agustus 2000	12 Juni 2001
23		Dr. Rizal Ramli	Persatuan Nasional	12 Juni 2001	9 Agustus2001
24		Dr. Boediono	Gotong Royong	9 Agustus 2001	20 Agustus2004
25		Drs. Jusuf Anwar MA.	Indonesia Bersatu	20 Oktober2004	7 Desember2005
26		Dr. Sri Mulyani Indrawati	Indonesia Bersatu	7 Desember 2005	22 Oktober2009
			Indonesia Bersatu II	22 Oktober2009	20 Mei 2010	Mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia [1]
27		Agus Martowardojo	Indonesia Bersatu II	20 Mei 2010	19 April 2013	Mengundurkan diri setelah terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia
*		Hatta Rajasa (Pelaksana Tugas)	Indonesia Bersatu II	19 April 2013	21 Mei 2013	[2]
28		Muhammad Chatib Basri	Indonesia Bersatu II	21 Mei 2013	Petahana	[3]

BPK RI Lakukan Quality Assurance Keuangan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan quality assurance atas keuangan negara. Hal tersebut dilakukan dengan memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN/D, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Demikian disampaikan Anggota BPK, Ali Masykur Musadalam acara Workshop “Menuju Wilayah Bebas Korupsi” di Institut Teknologi Surabaya (ITS), Jawa Timur, 31 Oktober 2013.

“Guna memberikan quality assurance atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK diberi mandat melalui Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,” ungkap Ali Masykur Musa dihadapan para civitas akademika ITS.

Menurut Anggota BPK, kualitas pelaporan keuangan negara/daerah sudah banyak mengalami perbaikan. Misalnya, untuk Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahun 2008 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya 34 Laporan keuangan atau 41% dari 83 Laporan Keuangan, meningkat pada tahun 2012 menjadi 68 laporan keuangan atau 74% dari 92 laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) tahun 2008 hanya 13 laporan keuangan yang memperoleh opini WTP atau 3% dari 485 laporan keuangan, meningkat pada tahun 2012 menjadi 113 laporan keuangan atau 27% dari 415 dari laporan keuangan yang telah diperiksa.

Dijelaskan bahwa dengan diperolehnya opini WTP, bukan berarti pengelolaan keuangan telah bebas dari tindak pidana korupsi atau penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara. “Opini WTP didasarkan atas pemeriksaan akun-akun laporan keuangan yang material dan dilakukan secara uji petik atausampling,” tegas Anggota BPK.

Namun demikian, lanjut Ali Masykur Musa, dengan diberikannya opini WTP, berarti manajemen entitas dalam menyajikan akun-akun laporan keuangan yang material telah memenuhi asersi manajemen. Artinya, keterjadian dan keberadaan (nilai yang dicatat dan dilaporkan benar-benar terjadi atau ada secara fisik atau tidak fiktif), asersi kelengkapan (seluruh transaksi penerimaan atau pengeluaran tidak catat, tidak ada pendapatan yang disembunyikan), asersi hak dan kewajiban (nilai yang dicatat mencerminkan hak atau kewajiban entitas pada jumlah yang seharusnya), asersi penilaian dan alokasi, serta asersi penyajian dan pengungkapan (komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya).

Dengan ditaatinya asersi tersebut menunjukkan bahwa entitas telah menyajikan informasi dalam laporan keuangan secara andal. Yaitu, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dengan demikian, upaya menyajikan laporan keuangan secara wajar semestinya diikuti dengan upaya meminimalisir atau menghilangkan tindakan yang mengakibatkan tercederainya asersi manajemen dan pada akhirnya merugikan keuangan negara.